Sumbangan Anda,

Beberapa file harus di download melalui facebook Group & 4Share [ anda harus log-in ] untuk meng-unduh-nya. Silahkan beri ucapan syukur & terima kasih anda melalui Rekening BCA No. 0013-0333-098 An. GKI-Jabar.

Peradilan

uu-48-2009 : Kekuasaan Kehakiman
uu-24-2003 : Mahkamah Konstitusi
uu-14-2004 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
uu-14-1985 : Mahkamah Agung
uu-13-2004 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
uu-12-2004 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
uu-09-2004 : Perubahan atas UU-05-1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara + Penjelasan
uu-07-2005 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
uu-07-1989 : Peradilan Agama
uu-06-2005 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
uu-04-2005 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
uu-02-1986 : Peradilan Umum

Bencana Alam

  1. PP-64-2010 : MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ; Pasal 1 [4] Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. pp-12-2000 : Pencarian Dan Pertolongan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 : Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 : Pedoman Umum Mitigasi Bencana

CD Pedagang Valuta Asing

Tersedia : CD-Data Himpunan Peraturan Perdagagan Valuta Asing
Harga : Rp. 150ribu
Disusun & dihimpun oleh Adovkat-Konsultan Hukum RGSMitra
Data di-update sesuai tahun berjalan
Cover black & white
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707
SMS : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
  1. Keputusan Presiden : Lembaga Pembiayaan
  2. Keputusan Menteri Keuangan : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat Dan Tatacara Pelunasan Serta Pelaporannya
  3. PBI 12/22/PBI/2007 : Pedagang Valuta Asing
  4. Peraturan Bank Indonesia No. 6/1/PBI/2004 : Pedagang Valuta Asing
  5. PBI-5/1/PBI/2003 : Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/Pbi/2002 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
  6. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 : Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  7. Peraturan Bank Indonesia [2003] : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  8. Peraturan Bank Indonesia No. 5/2/PBI/2003 : Pedagang Valuta Asing
  9. PBI [2002] : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
  10. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah [Know Your Customer Principles]
  11. PBI [1999] : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank
  12. kepmenkeu-185/KMK.04/1998 : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat dan Tata Cara Pelunasan Serta Pelaporannya

KKN + Ombudsman

  1.  Surat KPK No. B.1855/01-13/07/2013 : Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Besar
  2. Surat KPK No. B.14/01-13/01/2013 : Himbauan Terkait Gratifikasi
  3. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: M.HH-01.KP.07.06 TAHUN 2012 : PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
  4. uu-37-2008 : Ombudsman Indonesia


Rancangan Peraturan Perundangan

Rancangan Undang-Undang Advokat - Juli 2013
Rancangan UU Hukum Acara Pidana - Juli 2008 ; Versi November 2007
Rancangan Undang-Undang Kelautan - November 2007
RUU-Bantuan Hukum [Baleg] 
RUU-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - 2007 + Penjelasan RUU TIPIKOR - 2007

MPR - DPR -DPD - DPRD

  1. uu-22-2003 : Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD + Penjelasan
  2. uu-04-1999 : Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

uu-18-2002 : Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Badan Usaha Milik Negara

  1. uu-19-2003 : Badan Usaha Milik Negara
  2. pp-41-2008 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

Hak Atas Kekayaan Intelektual

uu-30-2000 : Rahasia Dagang
uu-19-2002 : Hak Cipta + Penjelasan
pp-02-2005 : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Legalisasi
Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia [sd-2000]

Konstitusi Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Dasar 1945 + Penjelasan
  2. Undang-Undang Dasar 1945 : Perubahan ke-1 sampai ke-4
  3. Teks Lengkap UUD-1945 setelah 4 kali perubahan
  4. UU-12-2011 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  5. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundangan [dicabut]
  6. Konstitusi R.I.S. - 1950 [pdf]
  7. Konstitusi R.I.S + Penjelasan
  8. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblad

  1. Staatsblad 1848-10 Tanggal 3 maret 1848 : Ketentuan Tentang Berlakunya & Peralihan Perundang-Undangan Baru
  2. Stb. 1847-52 jo. 1849-63. : REGLEMEN ACARA PERDATA - Reglement op de Rechtsvordering / Hukum Acara Perdata Indonesia [masih berlaku]
  3. Stb.227-1927 : Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

Agama Kesejahteraan Kemanusiaan


uu-40-2009 : Kepemudaan
uu-11-2009 : Kesejahteraan Sosial
uu-13-2008 : Penyelenggaraan Ibadah Haji + Penjelasan
UU-41-2004 : WAKAF
pp-04-1982 : Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun
pp-42-2006 : Wakaf
Instruksi Menteri Agama 01-2007 : Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Hak Asasi Manusia



  1. uu-27-2004 : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi + Penjelasan
  2. uu-39-1999 : Hak Asasi Manusia
  3. uu-29-1999 : Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
  4. uu-40-2008 : Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis
  5. uu-44-2008 : Pornografi
  6. uu-07-1984 : Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
  7. uu-07-1984 : Isi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women
  8. pp-56-2010 : TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ; Pasal 1 [5] : Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
  9. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ; Dasar Hukum Keberlakuan di Indonesia : UU-12-2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights [Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]
  10. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
  11. International Covenant on Civil and Political Rights
  12. United Nations High Commissioner for Human Rights

Jaminan Kebendaan

uu-09-2006 : Sistem Resi Gudang
uu-42-1999 : Jaminan Fidusia
pp-86-2000 : Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Hukum Perdata + Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku-1
Buku-2
Buku-3
Buku-4
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bahasa Inggris - Terjemahan Tak Resmi]
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
pp-17-2000 : Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
pp-10-2005 : Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Warga-Negara + Kependudukan



Kesehatan

uu-23-1992 : KESEHATAN
pp-18-1981 : Bedah Mayat Klinis & Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
pp-18-1980 : Transfusi Darah
pp-01-1980 : Ketentuan Penanaman Papaver, Koka & Ganja
pp-25-1980 : Perubahan atas PP-26-1965 Tentang Apotik
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Dlstribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 : kosmetik
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.4.3043 : Penandaan Khusus Pada Obat Tradisional Yang Digunakan Untuk Penderita Kencing Manis
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.23.3644 : Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.HK.00.05.41.1381 : Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.HK.00.05.41.1384 : Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.00.05.42.1018 : Bahan Kosmetik
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK. 00.06.42.0255 : Petunjuk Teknis Pengawasan ALPHA HYDROXY ACID (AHA) Dalam Kosmetik
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.06.4.41.904 : Pembatalan Persetujuan Pendaftaran
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.00.05.35.02771 : Pemantauan Dan Pengawasan Prekursor Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK. 00.05.5.1640 : Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.00914 : Pemasukan Obat Jalur Khusus
kepmenkes_679MENKESSKV2003 : Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker
kepmenkes_1239MenkesSKXI2001 : Registrasi Dan Praktik Perawat
kepmenkes_544MENKESSKVI2002 : Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien 
kepmenkes_1392MenkesSKXII2001 : Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi
permenkes_357MENKESPERV2006 : Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer
permenkes_867MENKESPERVIII2004 : Registrasi Dan Praktik Terapis Wicara
permenkes_184MENKESPERII1995 : Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker
kepmenkes_HK0301Menkes146I2010 : Harga Obat Generik
Kepmenkes_1305MENKESSKVI2011 : Institusi Penerima Wajib Lapor

Pendidikan

uu-09-2009 : Badan Hukum Pendidikan
uu-14-2005 : Guru dan Dosen
uu-20-2003 : Sistem Pendidikan Nasional

pp-66-2010 : Perubahan PP-17-2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
pp-37-2009 : Dosen
pp-47-2008 : Wajib Belajar + Penjelasan
pp-48-2008 : Pendanaan Pendidikan + Penjelasan
pp-39-1982 : Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
pp-28-1981 : Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta
pp-27-1981 : Penataan Fakultas Pada Universitas / Institut Negeri
pp-05-1980 : Pokok-Pokok Organisasi Universitas / Institut Negeri
pp-43-1980 : Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan [Doctor Honoris causa]
pp-48-1957 : Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara di Medan
permendiknas-32-2009 : Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan

Olah Raga

  1. pp-16-2007 : Penyelenggaraan Keolahragaan
  2. pp-17-2007 : Penyelenggaraan Pekan & Kejuaraan Olahraga
  3. pp-18-2007 : Pendanaan Keolahragaan
  4. uu-03-2005 : Sistem Keolahragaan Nasional

Anak

uu-09-2012 : pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata)
uu-23-2002 : Perlindungan anak + Penjelasan
Convention On The Rights Of TheChild 1989
Konvensi Hak-Hak Anak - 1989
uu-01-2000 : Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the worst form of child labour [Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak]
pp-02-1988 : Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
sema-02-2009 : Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran

Wanita

uu-07-1984 : Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Isi Convention on the elimination of all form of discrimination against women

Perbendaharaan + Keuangan Negara

uu-01-2004 : Perbendaharaan Negara
uu-25-2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional