Sumbangan Anda,

Beberapa file harus di download melalui facebook Group & 4Share [ anda harus log-in ] untuk meng-unduh-nya. Silahkan beri ucapan syukur & terima kasih anda melalui Rekening BCA No. 0013-0333-098 An. GKI-Jabar.

Peraturan Terbitan Mahkamah Agung

Seluruh data SEMA | PERMA | INSTMA | KEPMA | SKB | sudah dapat diperoleh dalam media DVD dengan harga Rp. 75.000,- [tidak termaksud ongkos kirim], Cover BW | data dihimpun oleh Advokat+RGSMitra [periode tahun 1951 - 2013].
Sumber data Scan Dokumen, Internet. Untuk Pemesanan silahkan diajukan melalui email : rgsimanjuntak@gmail .com | atau sms : 081511771888
Kirimkankan data pemesan :
Nama Pemesan :
Instansi :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos :
Email :
No. HP [untuk sms] :
No. Telpon :
Website :
  • Pembayaran dilaksanakan terlebih dahulu melalui BCA
  • Nomor rekening penerima akan disampaikan setelah form pemesanan diajukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung
SEMA-06-2014 : Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan
Peraturan Sekretaris MA 01-2012 : Pedoman Monitoring & Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPid 
Peraturan Sekretaris MA 01-2012 : Pedoman Monitoring & Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
Keputusan Ketua MA No.213/KMA/SK/XII/2007 : Penunjukan Koordinator Sistem di Pengadilan-Pengadilan Percontohan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek "Good Governance in The Indonesian Judiciary" [Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Sistim Peradilan di Indonesia]
Keputusan Ketua MA No.185/KMA/SK/XI/2007 : Petunjuk Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Keputusan Ketua MA No.145/KMA/SK/VIII/2007 : Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan
Keputusan Ketua MA No.144/KMA/SK/VIII/2007 : Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Keputusan Ketua MA No.115/KMA/SK/VII/2007 : Sistem Penomoran Berkas Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
Keputusan Ketua MA No.kma/100/SK/XI/2006 : Perpanjangan Usia Pensiun Hakim Agung Pada Mahkamah Agung
Instruksi MA No.2 Tahun 1972 : Pengumpulan Yurisprudensi
sema_10_2010: Pedoman Pemberian Bantuan Hukum + Lampiran A + Lampiran B
sema_06_2010 : Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan
sema_13_2009 : Promosi dan Mutasi Pegawai
sema_12_2009 : Pemeriksaan Perkara Di Bidang Perikanan
sema_11_2009 : Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
sema_10_2009 : Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
sema_09_2009 : Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD
sema-01-2008 : Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
sema_05_2008 : Perjalanan Dinas Keluar Negeri
sema_12_2008 : Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
sema-03-2000 : Putusan Serta Merta
sema-03-2005 : Pengangkatan Anak
sema-04-1989 : Pengangkatan Anak
sema-04-1983 : Dokumen-Dokumen Produk Yudikatif berupa berkas berita acara persidangan perkara-perkara G.30.S/PKI dan Subversi lainnya untuk bahan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
PERMA-MK : Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
Keputusan Ketua MA : Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat [SMS]
Keputusan Ketua Mahkamah Agung : Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan  
SEMA : Perintah Pengeluaran Tahanan Oleh Hakim [FB]
SEMA : Seleksi Terhadap Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan [FB]
 


Tindak Pidana [anti] Pencucian Uang

CD Data Himpunan Peraturan Tindak Pidana [anti] Pencucian Uang
Berisi himpunan peraturan perundangan tindak pidana [anti] pencucian uang
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGSMitra
Cover Black & White,
Merupakan data sekunder - Rp. 150.000,-
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com

uu-08-2010 : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PBI Nomor: 12/20/PBI/2010 : Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
PBI No. 12/9/PBI/2010 - Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum


Arbitrase

uu-30-1999 : Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa


Kepailitan

  1. uu-04-1998 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU
  2. pp-17-2000 : Permohonan Pernyataan Pailit
  3. uu-37-2004 : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Agraria, Tanah & Bangunan

pp-24-1997 : Pendaftaran Tanah 
pp-111-2000 : Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat

Peradilan

uu-48-2009 : Kekuasaan Kehakiman
uu-24-2003 : Mahkamah Konstitusi
uu-14-2004 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
uu-14-1985 : Mahkamah Agung
uu-13-2004 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
uu-12-2004 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
uu-09-2004 : Perubahan atas UU-05-1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara + Penjelasan
uu-07-2005 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
uu-07-1989 : Peradilan Agama
uu-06-2005 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
uu-04-2005 : Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
uu-02-1986 : Peradilan Umum

Bencana Alam

  1. PP-64-2010 : MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ; Pasal 1 [4] Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. pp-12-2000 : Pencarian Dan Pertolongan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 : Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 : Pedoman Umum Mitigasi Bencana

CD Pedagang Valuta Asing

Tersedia : CD-Data Himpunan Peraturan Perdagagan Valuta Asing
Harga : Rp. 150ribu
Disusun & dihimpun oleh Adovkat-Konsultan Hukum RGSMitra
Data di-update sesuai tahun berjalan
Cover black & white
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707
SMS : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
  1. Keputusan Presiden : Lembaga Pembiayaan
  2. Keputusan Menteri Keuangan : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat Dan Tatacara Pelunasan Serta Pelaporannya
  3. PBI 12/22/PBI/2007 : Pedagang Valuta Asing
  4. Peraturan Bank Indonesia No. 6/1/PBI/2004 : Pedagang Valuta Asing
  5. PBI-5/1/PBI/2003 : Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/Pbi/2002 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
  6. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 : Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  7. Peraturan Bank Indonesia [2003] : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  8. Peraturan Bank Indonesia No. 5/2/PBI/2003 : Pedagang Valuta Asing
  9. PBI [2002] : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
  10. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah [Know Your Customer Principles]
  11. PBI [1999] : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank
  12. kepmenkeu-185/KMK.04/1998 : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat dan Tata Cara Pelunasan Serta Pelaporannya

KKN + Ombudsman

  1.  Surat KPK No. B.1855/01-13/07/2013 : Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Besar
  2. Surat KPK No. B.14/01-13/01/2013 : Himbauan Terkait Gratifikasi
  3. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: M.HH-01.KP.07.06 TAHUN 2012 : PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
  4. uu-37-2008 : Ombudsman Indonesia


Rancangan Peraturan Perundangan

Rancangan Undang-Undang Advokat - Juli 2013
Rancangan UU Hukum Acara Pidana - Juli 2008 ; Versi November 2007
Rancangan Undang-Undang Kelautan - November 2007
RUU-Bantuan Hukum [Baleg] 
RUU-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - 2007 + Penjelasan RUU TIPIKOR - 2007

MPR - DPR -DPD - DPRD

  1. uu-22-2003 : Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD + Penjelasan
  2. uu-04-1999 : Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

uu-18-2002 : Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Badan Usaha Milik Negara

  1. uu-19-2003 : Badan Usaha Milik Negara
  2. pp-41-2008 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

Hak Atas Kekayaan Intelektual

uu-30-2000 : Rahasia Dagang
uu-19-2002 : Hak Cipta + Penjelasan
pp-02-2005 : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Legalisasi
Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia [sd-2000]

Konstitusi Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Dasar 1945 + Penjelasan
  2. Undang-Undang Dasar 1945 : Perubahan ke-1 sampai ke-4
  3. Teks Lengkap UUD-1945 setelah 4 kali perubahan
  4. UU-12-2011 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  5. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundangan [dicabut]
  6. Konstitusi R.I.S. - 1950 [pdf]
  7. Konstitusi R.I.S + Penjelasan
  8. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblad

  1. Staatsblad 1848-10 Tanggal 3 maret 1848 : Ketentuan Tentang Berlakunya & Peralihan Perundang-Undangan Baru
  2. Stb. 1847-52 jo. 1849-63. : REGLEMEN ACARA PERDATA - Reglement op de Rechtsvordering / Hukum Acara Perdata Indonesia [masih berlaku]
  3. Stb.227-1927 : Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

Agama Kesejahteraan Kemanusiaan


uu-40-2009 : Kepemudaan
uu-11-2009 : Kesejahteraan Sosial
uu-13-2008 : Penyelenggaraan Ibadah Haji + Penjelasan
UU-41-2004 : WAKAF
pp-04-1982 : Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun
pp-42-2006 : Wakaf
Instruksi Menteri Agama 01-2007 : Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Hak Asasi Manusia



  1. uu-27-2004 : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi + Penjelasan
  2. uu-39-1999 : Hak Asasi Manusia
  3. uu-29-1999 : Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
  4. uu-40-2008 : Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis
  5. uu-44-2008 : Pornografi
  6. uu-07-1984 : Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
  7. uu-07-1984 : Isi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women
  8. pp-56-2010 : TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ; Pasal 1 [5] : Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
  9. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ; Dasar Hukum Keberlakuan di Indonesia : UU-12-2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights [Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]
  10. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
  11. International Covenant on Civil and Political Rights
  12. United Nations High Commissioner for Human Rights

Jaminan Kebendaan

uu-09-2006 : Sistem Resi Gudang
uu-42-1999 : Jaminan Fidusia
pp-86-2000 : Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Hukum Perdata + Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku-1
Buku-2
Buku-3
Buku-4
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bahasa Inggris - Terjemahan Tak Resmi]
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
pp-17-2000 : Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
pp-10-2005 : Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Warga-Negara + Kependudukan