Sumbangan Anda,

Beberapa file harus di download melalui facebook Group & 4Share [ anda harus log-in ] untuk meng-unduh-nya. Silahkan beri ucapan syukur & terima kasih anda melalui Rekening BCA No. 0013-0333-098 An. GKI-Jabar.

Rancangan Peraturan Perundangan

Rancangan Undang-Undang Advokat - Juli 2013
Rancangan UU Hukum Acara Pidana - Juli 2008 ; Versi November 2007
Rancangan Undang-Undang Kelautan - November 2007
RUU-Bantuan Hukum [Baleg] 
RUU-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - 2007 + Penjelasan RUU TIPIKOR - 2007

MPR - DPR -DPD - DPRD

  1. uu-22-2003 : Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD + Penjelasan
  2. uu-04-1999 : Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

uu-18-2002 : Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Badan Usaha Milik Negara

  1. uu-19-2003 : Badan Usaha Milik Negara
  2. pp-41-2008 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

Hak Atas Kekayaan Intelektual

uu-30-2000 : Rahasia Dagang
uu-19-2002 : Hak Cipta + Penjelasan
pp-02-2005 : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Legalisasi
Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia [sd-2000]

Konstitusi Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Dasar 1945 + Penjelasan
  2. Undang-Undang Dasar 1945 : Perubahan ke-1 sampai ke-4
  3. Teks Lengkap UUD-1945 setelah 4 kali perubahan
  4. UU-12-2011 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  5. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundangan [dicabut]
  6. Konstitusi R.I.S. - 1950 [pdf]
  7. Konstitusi R.I.S + Penjelasan
  8. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblad

  1. Staatsblad 1848-10 Tanggal 3 maret 1848 : Ketentuan Tentang Berlakunya & Peralihan Perundang-Undangan Baru
  2. Stb. 1847-52 jo. 1849-63. : REGLEMEN ACARA PERDATA - Reglement op de Rechtsvordering / Hukum Acara Perdata Indonesia [masih berlaku]
  3. Stb.227-1927 : Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

Agama Kesejahteraan Kemanusiaan


uu-40-2009 : Kepemudaan
uu-11-2009 : Kesejahteraan Sosial
uu-13-2008 : Penyelenggaraan Ibadah Haji + Penjelasan
UU-41-2004 : WAKAF
pp-04-1982 : Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun
pp-42-2006 : Wakaf
Instruksi Menteri Agama 01-2007 : Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Hak Asasi Manusia



  1. uu-27-2004 : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi + Penjelasan
  2. uu-39-1999 : Hak Asasi Manusia
  3. uu-29-1999 : Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
  4. uu-40-2008 : Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis
  5. uu-44-2008 : Pornografi
  6. uu-07-1984 : Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
  7. uu-07-1984 : Isi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women
  8. pp-56-2010 : TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ; Pasal 1 [5] : Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
  9. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ; Dasar Hukum Keberlakuan di Indonesia : UU-12-2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights [Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]
  10. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
  11. International Covenant on Civil and Political Rights
  12. United Nations High Commissioner for Human Rights

Jaminan Kebendaan

uu-09-2006 : Sistem Resi Gudang
uu-42-1999 : Jaminan Fidusia
pp-86-2000 : Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Hukum Perdata + Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku-1
Buku-2
Buku-3
Buku-4
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bahasa Inggris - Terjemahan Tak Resmi]
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
pp-17-2000 : Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
pp-10-2005 : Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Warga-Negara + Kependudukan



Kesehatan

uu-23-1992 : KESEHATAN
pp-18-1981 : Bedah Mayat Klinis & Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
pp-18-1980 : Transfusi Darah
pp-01-1980 : Ketentuan Penanaman Papaver, Koka & Ganja
pp-25-1980 : Perubahan atas PP-26-1965 Tentang Apotik
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Dlstribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 : kosmetik
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.4.3043 : Penandaan Khusus Pada Obat Tradisional Yang Digunakan Untuk Penderita Kencing Manis
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.23.3644 : Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.HK.00.05.41.1381 : Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.HK.00.05.41.1384 : Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.00.05.42.1018 : Bahan Kosmetik
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK. 00.06.42.0255 : Petunjuk Teknis Pengawasan ALPHA HYDROXY ACID (AHA) Dalam Kosmetik
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.06.4.41.904 : Pembatalan Persetujuan Pendaftaran
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.00.05.35.02771 : Pemantauan Dan Pengawasan Prekursor Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK. 00.05.5.1640 : Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.00914 : Pemasukan Obat Jalur Khusus
kepmenkes_679MENKESSKV2003 : Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker
kepmenkes_1239MenkesSKXI2001 : Registrasi Dan Praktik Perawat
kepmenkes_544MENKESSKVI2002 : Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien 
kepmenkes_1392MenkesSKXII2001 : Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi
permenkes_357MENKESPERV2006 : Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer
permenkes_867MENKESPERVIII2004 : Registrasi Dan Praktik Terapis Wicara
permenkes_184MENKESPERII1995 : Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker
kepmenkes_HK0301Menkes146I2010 : Harga Obat Generik
Kepmenkes_1305MENKESSKVI2011 : Institusi Penerima Wajib Lapor

Pendidikan

uu-09-2009 : Badan Hukum Pendidikan
uu-14-2005 : Guru dan Dosen
uu-20-2003 : Sistem Pendidikan Nasional

pp-66-2010 : Perubahan PP-17-2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
pp-37-2009 : Dosen
pp-47-2008 : Wajib Belajar + Penjelasan
pp-48-2008 : Pendanaan Pendidikan + Penjelasan
pp-39-1982 : Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
pp-28-1981 : Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta
pp-27-1981 : Penataan Fakultas Pada Universitas / Institut Negeri
pp-05-1980 : Pokok-Pokok Organisasi Universitas / Institut Negeri
pp-43-1980 : Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan [Doctor Honoris causa]
pp-48-1957 : Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara di Medan
permendiknas-32-2009 : Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan

Olah Raga

  1. pp-16-2007 : Penyelenggaraan Keolahragaan
  2. pp-17-2007 : Penyelenggaraan Pekan & Kejuaraan Olahraga
  3. pp-18-2007 : Pendanaan Keolahragaan
  4. uu-03-2005 : Sistem Keolahragaan Nasional

Anak

uu-09-2012 : pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata)
uu-23-2002 : Perlindungan anak + Penjelasan
Convention On The Rights Of TheChild 1989
Konvensi Hak-Hak Anak - 1989
uu-01-2000 : Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the worst form of child labour [Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak]
pp-02-1988 : Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
sema-02-2009 : Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran

Wanita

uu-07-1984 : Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Isi Convention on the elimination of all form of discrimination against women

Perbendaharaan + Keuangan Negara

uu-01-2004 : Perbendaharaan Negara
uu-25-2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan Publik

uu-25-2009 : Pelayanan Publik

Otonomi & Peraturan Daerah


  1. uu-10-2008 : Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
  2. uu-12-2008 : Perubahan kedua atas uu no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. PERPU-01-2008 : Perubahan Atas UU-21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provisi Papua
  4. perpu-03-2005 : Perubahan atas uu-32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah + Penjelasan
  5. uu-08-2005 : Penetapan PERPU-03-2005 Tentang Perubahan Atas UU-32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  6. perpu-17-2005 : Perubahan atas PP-06-2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  7. uu-32-2004 : Pemerintahan Daerah + Penjelasan
  8. perpu-01-2000 : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  9. UU-25-1999 : PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  10. PP-38-2008 : PERUBAHAN ATAS PP-06-2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
  11. PP-65-2010 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
  12. pp-06-2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  13. pp-07-2008 : Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan
  14. pp-08-2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  15. pp-19-2008 : Kecamatan
  16. pp-03-2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dprd, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
  17. pp-38-2007 : Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  18. pp-104-2000 : Dana Perimbangan
  19. pp-105-2000 : Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
  20. pp-110-2000 : Kedudukan Keuangan DPRD
  21. pp-84-2000 : Pedoman Organisasi Perangkat Darah
  22. pp-15-2000 : Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura + Penjelasan
  23. pp-06-1988 : Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.121.31-346 Tahun 2007 : Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provisin DKI Jakarta Sebagai Hari Yang Diliburkan di Provisinsi DKI Jakarta
  25. uu-12-2009 : PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
  26. uu-13-2009 : PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 : Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 : Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 : Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Dalam Bahasa Inggris

Law Number 30 Year 2007 : Energy
Act Number 13 Year 2003 : Manpower
UU-13-2003 : Tenaga Kerja [Bahasa Inggris - Act of The Republic Of Indonesia Number 13 Year 2003 Concerning Manpower]
Act Number 2 Of The Year 2004 : Industrial Relations Disputes Settlement
Act Number 25 Of 2007 : Investments
Regulation Head Of Investment Coordinating Board Number: 1/P/2008 On Second Amendment To The Decree Of The Head Of Investment Coordinating Board Number 57/Sk/2004 On Guidelines And Procedures For Investment Application Under Domestic And Foreign Investments
Government Regulation No.98 Years 2000 : Recruitment of Civil Servants
The Decree of The Minister of Manpower and Transmigration of The Republic Indonesia : KEP.68/MEN/2004 : HIV/AIDS Prevention and Control in The Workplace

CD Data Himpunan Peraturan Pasar Modal

CD-Data Kompilasi Hukum Pasar Modal Up.date [2012]
Sertifikat Hak Cipta No. C0020100892 Tanggal 25 Mei 2010
Cover Black | White
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra

Robaga Gautama Simanjuntak, SH. MH
Terdiri dari 269 Data Peraturan + 5 Article
Harga : Rp. 80.000,- [tidak termaksud ongkos kirim]
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707

sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
  1. pp-35-1982 : Bursa Komoditi
  2. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/2003 : Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
  3. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-40/PM/2003 : Tanggung-Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan
  4. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-13/PM/2002 : Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
  5. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-14/PM/2002 : Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
  6. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-09/PM/1996 : Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
  7. Keputusan Bersama BAPEPAM & Lembaga Keuangan No. KEP- 425/BL/2007 : Pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan pengelolaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif
  8. Dokumen yang terbuka untuk umum
  9. Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal
  10. Surat, Laporan, dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam
  11. Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda
  12. Tata Cara Pembuatan Peraturan
  13. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara
  14. Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek
  15. Pelaporan Transaksi Obligasi
  16. Pengenaan Biaya Tahunan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
  17. Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam
  18. Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis
  19. Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
  20. Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum
  21. Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah Di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
  22. Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
  23. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah
  24. Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA)
  25. Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus
  26. Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan
  27. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
  28. Pedoman Penyusunan Comfort Letter
  29. Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik
  30. Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
  31. Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit
  32. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
  33. Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
  34. Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
  35. Laporan Tahunan
  36. Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi
  37. Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik
  38. Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
  39. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
  40. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atas Emiten
  41. Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran Dan Pihak Lainnya Sehubungan Dengan Penawaran Tender
  42. Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Penawaran Tender
  43. Penawaran Tender
  44. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
  45. Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang


Terorisme

 Perpu-01-2002 : Anti Terorisme
UU-15-2003 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
Surat Edaran Bank Indonesia : Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum [ sebi_1131DPNP_2009.pdf ] fb

PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR apa yang perlu diketahui dari undang-undang ini ? Indonesia menyadari bahwa pengesahan Konvensi akan bermanfaat bagi kepentingan nasional dan sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia dan sesuai dengan tujuan politik bebas aktif Indonesia. Implementasi pengesahan Konvensi ini akan memperkuat fondasi hukum dan kerangka hukum di Indonesia. Dengan disahkannya Konvensi ini, dimungkinkan adanya penguatan infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan nuklir, kerja sama multilateral dan kolaborasi dengan negara anggota dan organisasi internasional dalam hal kerangka hukum pencegahan dan penanggulangan terorisme.