Sumber Hukum Positif

ZEE - Perbatasan Indonesia

2010-11-07T01:16:00.000-07:00

PP-62-2010 : PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR ; Pasal 1 [1] : Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
pp-37-2008 : Perubahan pp-38-2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Pertambangan

2010-11-07T00:48:00.001-07:00

uu-04-2009 : Pertambangan Mineral dan Batubara
PP-55-2010 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Agraria, Tanah & Bangunan

2010-10-22T08:01:00.000-07:00

pp-24-1997 : Pendaftaran Tanah
pp-55-1981 : Perubahan PP-49-1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan

Pasar Modal - Kompilasi Data Digital Hukum

2010-05-12T22:37:00.000-07:00

CD-Data Kompilasi Hukum Pasar Modal
Cover Black & White
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Terdiri dari 269 Data Peraturan + 5 Article
Harga : Rp. 100.000,-
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
Download daftar isi dan form pemesanan

pp-35-1982 : Bursa Komoditi
Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/2003 : Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-40/PM/2003 : Tanggung-Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan
Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-13/PM/2002 : Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-14/PM/2002 : Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-09/PM/1996 : Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
Keputusan Bersama BAPEPAM & Lembaga Keuangan No. KEP- 425/BL/2007 : Pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan pengelolaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif
Dokumen yang terbuka untuk umum
Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal
Surat, Laporan, dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam
Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda
Tata Cara Pembuatan Peraturan
Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara
Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek
Pelaporan Transaksi Obligasi
Pengenaan Biaya Tahunan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam
Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis
Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum
Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah Di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA)
Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus
Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan
Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
Pedoman Penyusunan Comfort Letter
Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik
Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
Laporan Tahunan
Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi
Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atas Emiten
Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran Dan Pihak Lainnya Sehubungan Dengan Penawaran Tender
Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Penawaran Tender
Penawaran Tender
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang

Terorisme

2009-09-25T07:21:00.001-07:00

uu-05-2006 : PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
uu-06-2006 : PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)

Kejaksaan

2009-09-04T03:42:00.000-07:00

uu-16-2004 : Kejaksaan Republik Indonesia + Penjelasan
Keputusan Jaksa Agung : No. Kep-090/J.A/08/1999 : Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-680/JA/XI/2001 : Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kejaksaan
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-690/A/JA/12/2001 : Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan R.I.
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-235/A/J.A/06/2005 : Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan RI
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-155/JA/12/1997 : Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-115/J.A/10/1999 : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-225/A/J.A/2003 : Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-558/J.A/2003 : Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-108/JA/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Mahkamah Konstitusi

2009-08-28T21:35:00.000-07:00

Peraturan MK No.06/PMK/2005 : Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU

Militer

2009-08-24T21:56:00.001-07:00

uu-56-1999 : Rakyat Terlatih
pp-49-1957 : Penetapan Peraturan Penyelesaian Pemerintah Terhadap Pendidikan Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I.
pp-60-1957 : Pencabutan PP-55-1954 [LN No.96-1954] Keputusan Presiden Dan Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Penguasa-Penguasa Militer

Asuransi & Pertanggungan

2009-08-22T21:45:00.000-07:00

CD Data Himpunan Hukum Asuransi
Cover B/White, disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Merupakan data sekunder - Rp. 250Ribu
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
Lihat daftar isi dan form pemesanan

uu-02-1992 : Usaha Perasuransian
PP-39-2008 : Perubahan Kedua Atas PP-73-1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
PMK-83/PMK.03/2006 : Perubahan keempat - Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
pp-63-1999 : Perubahan pp-73-1992 : Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
pp-25-1981 : Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
pp-73-1992 : Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
pp-34-1978 : Perubahan PP-08-1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja
kepmenkeu_426KMK062003 : Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
kepmenkeu_421KMK062003 : Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
kepmenkeu_422KMK062003 : Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
kepmenkeu_423KMK062003 : Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
kepmenkeu_424KMK062003 : Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi & Perusahaan Reasuransi
kepmenkeu_425KMK062003 : Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
kepDJLK_KEP5314LK1999 : Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas
kepDJLK_KEP1298LK2000 : Perubahan atas keputusan DirJen Lembaga Keuangan No.5289/LK/1993 Tahun 1993 Tentang Laporan Keuangan, Perusahaan Perasuransian
Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 : Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Himpunan Hukum Perlindungan Konsumen [CD]

2009-08-16T23:59:00.000-07:00

CD-Data Himpunan Hukum Perlindungan Konsumen
Terdiri dari 39 Jenis Peraturan-Perundangan dalam lingkup hukum perlindungan konsumen
Cover Black & White
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Harga : Rp. 250.000,-
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
Lihat daftar isi dan form pemesanan

uu-08-1999 : Perlindungan Konsumen
uu-02-1981 : Metrologi Legal
pbi-101PBI2008 : Perubahan Atas PBI-85PBI2006 Tentang Mediasi Perbankan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.301/MPP/Kep/10/2001 : Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dan Sekretarlat Badan Penyelesalan Sengketa Konsumen
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.634/MPP/Kep/9/2002 : Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302/MPP/Kep/10/2001 : Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Perbankan

2009-08-16T23:45:00.000-07:00

PERPU-04-2008 : Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PERPU-03-2008 : Perubahan Atas UU-24-2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
PERPU-02-2008 : Perubahan Kedua Atas UU-23-1999 Tentang Bank Indonesia
UU-06-2009 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU-02-2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU-23-1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi UU
uu-03-2004 : Perubahan UU-23-1999 Tentang Bank Indonesia
uu-24-2004 : Lembaga Penjamin Simpanan + Penjelasan
SEBI : 12/ 27 /DPNP - Rencana Bisnis Bank Umum
PBI : 12/21/PBI/2010 - Rencana Bisnis Bank
Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 - Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing + Tanya Jawab PBI 12/19/PBI/2010 [ File ZIP ]
SEBI No. 12/15/DKBU- Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/10/PBI/2010 - Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 - Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
pbi-109PBI2008 : Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi
pbi-105PBI2008 : Perubahan Atas PBI-56PBI2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
sebi-103UKMI : Laporan Kantor Pusat Bank Umum
pbi-103PBI2008 : Laporan Kantor Pusat Bank Umum [LKPBU]
PBI 8/29/PBI/2006 : Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau BG Kosong

Pegawai Negeri Sipil

2009-08-13T04:50:00.000-07:00

uu-43-1999 : Perubahan uu-08-1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
PP-54-2010 : PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
PP-53-2010 : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
pp-98-2000 : Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
pp-97-2000 : Formasi Pegawai Negeri Sipil
pp-76-2000 : Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan Dengan Menteri Negara
pp-78-2000 : Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
pp-74-2000 : Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara
pp-03-1980 : Pengangkatan Dalam Pangkat PNS
pp-30-1980 : Peraturan Disiplin PNS
pp-10-1979 : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
pp-15-1979 : Daftar Urut Kepangkatan PNS
pp-32-1979 : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 : Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ekspor-Impor

2009-08-09T21:45:00.000-07:00

uu-02-2009 : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
pp-18-1988 : Penetapan Badan Pelaksanaan Bursa Komoditi Sebagai Penyelenggara Penyediaan Informasi Muatan dan Ruang Kapal
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 02/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)
pp-01-1982 : Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 48/M-DAG/PER/12/2007 : Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 35/M-DAG/PER/8/2007 : Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
kepmenperindag Nomor: 06/MPP/SK/1/1996 : Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil & Produk Tekstil
Kepmenperindag-15/MPP/SK/I/1996 : Prosedur Impor Limbah
kepmenperindag-16/MPP/SK/I/1996 : Kegiatan Impor Oleh Perusahaan PMA ke Kawasan Berikat dan/atau Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor
kepmenperindag-17/MPP/SK/I/1996 : Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
kepmenperindag-18/MPP/SK/I/1996 : Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Entrepot [EPTE]
Kepmenperindag-30/MPP/SK/2/1996 : Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepmenperindag-38/MPP/Kep/3/1996 : Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Untuk Sektor Pertanian
kepmenperindag-42/KMK.01/1996 : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 854/KMK.01/1993 TENTANG TATA LAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 292/KMK.01/1994
kepmenperindag-62/MPP/Kep/3/1996 : PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 11/MPP/SK/I/1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG EKSPOR
kepmenperindag-67/MPP/Kep/3/1996 : PEMBEBASAN TATA NIAGA IMPOR BUNGKIL KACANG KEDELAI
kepmenperindag-73/MPP/Kep/4/1996 : KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MONIAK (UBI KAYU) KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME) TAHUN 1996

Kehakiman

2009-07-31T19:01:00.000-07:00

uu-48-2009 : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
uu-04-2004 : Kekuasaan Kehakiman + Penjelasan
uu-35-1999 : Perubahan Atas UU-14-1970 : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Konstruksi-Bangunan - Agraria, Tanah, Rumah Susun

2009-07-29T04:28:00.000-07:00

uu-28-2002 : Bangunan Gedung
uu-18-1999 : Jasa Konstruksi
pp-24-1997 : Pendaftaran Tanah
pp-04-1988 : Rumah Susun
pp-59-1957 : Penyerahan Tugas Mengenai Menyewa Rumah-Rumah/Pekarangan-Pekarangan Milik Partikelir Yang Diperlukan Oleh Instansi Pemerintah Sipil Kepada Masing-Masing Kementrian Yang Bersangkutan

Sejarah Hukum - Kan Po

2009-04-05T23:29:00.000-07:00

= gunakan gmail account untuk men-download =

Osamu Seirei No.4 : Mengawasi Hal Pindah dan Bepergian
Osamu Kanrei No.1 : Mengambil Mobil
Osamu Seirei No.2 : Siryooti Kanrikoosya [Kantor Urusan Tanah Partikulir]
klik rgsmitra.com untuk melihat informasi KAN PO [berita pemerintah] mengenai peraturan pada Zaman Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Indonesia yang lain.

Pemilihan Umum - Partai Politik

2009-04-05T23:27:00.000-07:00

perpu-01-2009 : Perubahan uu-10-2008 Tentang Pemilihan Umum
uu-02-2008 : Partai Politik Mencabut UU-31-2002
uu-02-2008 : Penjelasan uu-02-2008
UU No.10 Tahun 2008 : Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
perpu-01-2006 : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
uu-20-2004 : Penetapan Perpu-02-2004 Tentang Perubahan atas UU-12-2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Menjadi UU
uu-12-2003 : Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD + [ Bahasa Inggris ] + Penjelasan
UU No.32 Tahun 2004 + Penjelasan : Pemerintahan Daerah
uu-06-1999 : Pencabutan UU-05-1985 Tentang Referendum
uu-03-1999 : Pemilihan Umum
pp-05-2009 : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PP-49-2008 : Perubahan Ketiga Atas PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pemendagri No.3 Tahun 2006 : Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Advokat - Notaris - Akuntan - Appraisal - Dokter

2009-03-30T07:44:00.000-07:00

Advokat
uu-18-2003 : Advokat
pp-83-2008 : Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Ketentuan Magang [PERADI]
PP-02-2005 : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
SK Ketua Umum Peradi Nomor KEP.004/PERADI/DPN/VI/10 : Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Masa 2010-2015

Notaris
UU No.30 Tahun 2004 : Jabatan Notaris
Keputusan Menteri Hukum & HAM : Kenotarisan

Dokter
UU No.29 Tahun 2004 : Praktik Kedokteran
pp-01-1988 : Masa Bakti dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi

Lembaga Peradilan

2009-01-24T00:37:00.001-08:00

Kepolisian

2009-01-08T23:36:00.001-08:00

uu-2-2002 : Kepolisian Negara Republik Indonesia
pp-03-2003 : Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tenaga Kerja - Perburuhan

2008-12-26T04:33:00.000-08:00

perpu-01-2005 : Penangguhan Mulai Berlakunya uu-02-2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
uu-02-2005 : Penetapan PERPU-01-2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya uu-02-2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
uu-02-2004 : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
uu-02-2004 [English] : Industrial Relations Disputes Settlement
uu-39-2004 : Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
uu-13-2003 : Ketenagakerjaan
uu-21-2003 : Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce [Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan]
uu-21-2000 : Serikat Pekerja/Serikat Buruh
uu-28-2000 : Penetapan PERPU No.3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang
uu-28-2000 : Penjelasan uu-28-2000
pp-83-2000 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
pp-46-2008 : Perubahan PP-08-2005 Tentang Tata kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripatrit
pp-08-1981 : Perlindungan Upah
pp-11-1979 : Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP. 231/MEN/2003 : Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

Korupsi

2008-12-26T04:24:00.000-08:00

perpu-04-2009 : Perubahan Atas UU-30-2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
uu-07-2006 : Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 [Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003]
uu-30-2002 : Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-102/JA/05/2000 : Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
uu-31-1999 : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pp-71-2000 : Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
keppres-06-2010 : Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
BUMN-2009 : perjanjian kerjasama antara KPK dengan kementrian negara BUMN

Penanaman Modal Asing / Dalam Negeri

2008-12-26T02:25:00.001-08:00

Peraturan Menteri Perindustrian No.69/M-IND/PER/7/2011 : Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
uu-39-2009 : Kawasan Ekonomi Khusus
uu-25-2007 : Penanaman Modal
pp-32-2009 : Tempat penimbunan berikat
pp-24-2009 : Kawasan Industri
pp-20-1994 : Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA
pp-19-1998 : Perubahan PP No.36-1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan
pp-45-2008 : Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
keppres-08-2010 : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57 / SK / 2004 : Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing
Keputusan Ketua BKPM No.21/SK/1991 : Persyaratan Investasi Minimal Bagi Perusahaan PMA
Keputusan Ketua BKPM No.08/SK/1988 : Ketentuan Pelaksana Penetapan Jangka Waktu Izin Perusahaan PMA
Keputusan Ketua BKPM No.17/SK/1986 : Ketentuan Penyertaan Saham Asing Dalam Perusahaan Yang Sudah Berdiri
Keputusan Ketua BKPM No.12/SK/1986 : Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan PMA
SK Ketua BKPM No. / SK/1995 : Investment Application Under The Foreign Investment Law

Hukum Acara Perdata + Arbitrase / Alternatif Penyelesaian Sengketa

2008-10-17T22:19:00.000-07:00

uu-30-1999 : Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa
sema-02-1983 : Memori Kasasi
Ketentuan Arbitrase [BANI]
Stb-1847-23 : Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili : [Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie; RO ]
Stb.1847-52 jo. 1849-63 : REGLEMEN ACARA PERDATA [Reglement op de Rechtsvordering / RR]
Ketentuan-Ketentuan Tentang Berlakunya dan Peralihan Perundang-Undangan Baru ; Diumumkan dengan Pengumuman Publicate 3 Maret 1848 S.1848 No. 10
Stb. 1926-496 : Reglememen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Stb.1927-227 : Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ; Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura [RBG]

Hukum Perusahaan

2008-10-17T22:04:00.000-07:00

CD-Data Kompilasi Hukum PERUSAHAAN
Cover Black & White
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Merupakan data sekunder - Rp. 250Ribu
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
Lihat daftar isi dan form pemesanan

uu-16-2001 Jo. uu-28-2004 : Yayasan
pp-63-2008 : Pelaksanaan UU Yayasan
pp-24-1998 : Informasi Keuangan & Tahunan Perusahaan
pp-34-1979 : Penyusutan Arsip
pp-53-1957 : Perubahan PP-01-1957 [LN-07-1957] Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
pp-51-1981 : Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
PBI-84-2006 : Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
BUMN-2009 : persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN
BUMN-2009 : perubahan atas peraturan menteri bumn tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN

Indonesia & Perjanjian + Konvensi Internasional

2008-10-07T22:17:00.000-07:00

uu-05-2009 : Pengesahan UN Convention Against Transnational Organized Crime [Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi]
uu-01-2008 : PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)
uu-16-2002 : Pengesahan Treaty on Principles Governing The Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including The Moon and Other Celestial Bodies, 1967 [Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eskplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya, 1967]
uu-24-2000 : Perjanjian Internasional
uu-11-2005 : Pengesahan Covenant on Economic, Soscial and Cultural Rights [Kovenan Internasional Tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya]
uu-37-1999 : Hubungan Luar Negeri

Pidana

2008-10-07T22:09:00.001-07:00

uu-44-2008 : Pornografi
uu-21-2007 : Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
uu-01-2006 : Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
uu-23-2004 : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Law of The Republic Of Indonesia Number 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Violence in Household [terjemahan tidak tersumpah]
uu-15-2002 : Tindak Pidana Pencucian Uang
pp-09-1981 : Pelaksanaan Penertiban Perjudian
KUHPidana : Menyeluruh dalam format *.txt
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Buku ke-1 ; Buku ke-2 ; Buku ke-3

Pengangkutan

2008-10-07T22:07:00.000-07:00

CD-Data Kompilasi Hukum Pengangkutan
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Cover Black & White
Merupakan data sekunder - Rp. 250Ribu
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com

Darat

uu-22-2009 : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
uu-38-2004 : Jalan

Udara

uu-01-2009 : Penerbangan
keppres-12-2010 : Pencabutan Keppres-64-1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandara Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta

Laut

uu-01-2008 : Pengesahan ILO Convention No.185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention, 1958 [Konvensi ILO No.185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958]
uu-17-2008 : Pelayaran
Statblad-1949-103 : Ordonansi Mahkamah Pelayaran
pp-81-2000 : Kenavigasian + Penjelasan
pp-01-1998 : Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
pp-17-1988 : Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
pp-47-1957 : Perizinan Pelayaran

Telematika

2008-10-07T21:51:00.000-07:00

CD-Data Himpunan Peraturan TELEMATIKA
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Cover Black & White
Harga : Rp. 500Ribu
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com

Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001
UN-Model Law on Electronic Commerce adopted by the United Nations Commission on International Trade Law A/RES/51/162 30 January 1997
uu-11-2008 : informasi & transaksi elektronik
uu-36-1999 : Telekomunikasi
pp-53-1980 : Perubahan Atas pp-22-1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum
permenkominfo 07/P/M.KOMINFO/3/2007 : Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2002 : Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 2004 : Pedoman Pembangunan & Pengembanagn Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 117 TAHUN 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Surat Edaran Menkominfo No.1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 : Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Yang Terkait Dengan Pornografi
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-155/JA/12/1997 : Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures [2001]

Lingkungan

2008-10-02T06:42:00.000-07:00

AIR
uu-07-2004 : Sumber Daya Air + Penjelasan
pp-42-2008 : Pengelolaan Sumber Daya Air
pp-43-2008 : Air Tanah
pp-22-1982 : Pengaturan Air
pp-23-1983 : Irigasi
PP-06-1981 : Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

HUTAN
uu-19-2004 : Penetapan Perpu-01-2004 Tentang Perubahan Atas UU-41-1999 Tentang Kehutanan Menjadi UU
perpu-01-2004 : Perubahan uu-41-1999 Tentang Kehutanan
uu-41-1999 : Kehutanan
pp-03-2008 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
pp-06-2007 : Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

LISTRIK

uu-20-2002 : Ketenagalistrikan
pp-26-2006 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
pp-03-2005 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
pp-36-1979 : Pengusahaan Kelistrikan

Radio Aktif + Nuklir
pp-29-2008 : Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir
pp-33-2007 : Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
pp-64-2000 : Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Ruang
uu-26-2007 : Penataan Ruang
PP-26-2008 : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Perkotaan
pp-34-2009 : Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 : Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan

Perkebunan
pp-31-2009 : PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI

Perikanan
uu-31-2004 : Perikanan
pp-30-2008 : PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Hewan
pp-82-2000 : Karantina Hewan + Penjelasan

Konvensi Internasional

UU-21-2009 : Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)
uu-04-2006 : PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)

Informasi Publik + Komunikasi + Penyiaran

2008-10-02T06:40:00.000-07:00

uu-14-2008 : Keterbukaan Informasi Publik
uu-32-2002 : Penyiaran
uu-40-1999 : Pers
uu-36-1999 : Telekomunikasi
PP-61-2010 : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ; Pasal 1 [6] Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi 02-2010 : Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [zip]
Peraturan Komisi Informasi 01-2010 : Standar Layanan Informasi Publik [zip]

Pajak

2008-10-01T05:05:00.000-07:00

perpu-05-2008 : Perubahan keempat atas uu-06-1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
uu-14-2002 : Pengadilan Pajak
pp-29-2009 : TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
pp-27-2009 : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
uu-19-2000 : Perubahan uu-19-1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
pp-28-2009 : PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
pp-25-2009 : pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah
pp-18-2009 : bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan
pp-17-2009 : pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa
pp-16-2009 : pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi
pp-15-2009 : pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
pp-115-2000 : pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pp-05-1998 : penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa
pp-04-1998 : tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa
pp-03-1998 : tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa
pp-29-1988 : perubahan atas pasal 16 PP-22-1985 tentang pelaksanaan uu pajak pertambahan nilai 1984
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha ; Pasal 1 [3] Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud peraturan ini adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.

Hukum Acara Pidana

2008-09-24T06:57:00.000-07:00

Aturan Tingkah Laku Bagi Petugas Penegak Hukum Judul Asli Code Of Conduct For Law Enforcement Officials Adopted By General Assembly Resolution 34/169 Of 17 December 1979
RUU HUkum Acara Pidana Versi Juli-2008 atau klik disini
uu-05-2010 : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi + Penjelasan
uu-22-2002 : Grasi
uu-13-2006 : Perlindungan Saksi dan Korban - uu-13-2006 : Witneses and Victims Protection
sema-06-2009 : Penegasan Kembali Pelaksanaan sema-10-1983, sema-21-1983, sema-01-1987 dan sema-02-1998
uu-08-1981 : Hukum Acara Pidana
pp-27-1983 : Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana
pp-68-2008 : Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian NKRI
pp-09-2008 : Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
pp-44-2008 : Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Kepres-11-2010 : Ekstradisi
POLRI B/345/III/2005/Bareskrim : Permohonan Perlindungan Saksi/Pelapor